Foto : HmI cabang manakarra Saat mengawal polemik tenaga kontrak mamuju yang saat ini menjadi masalah
MAMUJU – Mbs77Sulbar.Com –
Dalam hal keterbukaan informasi publik adalah jaminan masyarakat dalam membangun sinergi kepada pemerintah atas trasparansi data
Upaya yang dilakukan oleh HmI cabang manakarra dalam mengawal polemik tenaga kontrak mamuju yang saat ini menjadi masalah tentunya kami telah melakukan upaya pengumpulan data tenaga kontrak yang saat ini dikeluarkan dan ditambah
sementara pada pembahasan APBD 2019 DPRD telah mengakui bahwa data tenaga kontrak masih mempunyai kuota yang sama ditahun 2018, tetapi ditengah perjalanan tahun 2019 pemerintah daerah telah melakukan pengurangan, dan langkah itu tidak pernah di koordinasikan kepada pihak DPRD Mamuju dalam rapat pertemuan antara HmI Cabang Manakarra dan pihak DPRD serta Bupati Mamuju yang pada saat itu bertepanan hari jadi Mamuju ke 479.”Ucap Sopliadi ketua HMI cabang Manakarra Melalui Via Whats App Kamis, 18 Juli 2019 .
Sebagai langkah tindak lanjut atas masalah ini HmI Cabang Manakara telah melakukan permintaan data kepada Pemerintah kabupaten mamuju dalam hal ini BKD Mamuju terkait transparansi data tenaga kontrak tahun 2018 dan 2019 tapi kami telah terkendala oleh pihak BKD tidak memberikan kerja sama yang baik terkesan menutup-Nutupi atas data tersebut.”
Sehingga kami akan melakukan upaya pelaporan di Lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) provinsi Sulbar sebagai langkah Hukum atas dugaan penyembunyikan data Oleh Pihak BKD Mamuju. ” Ungkapnya. **
Editor : Iman 77
