Dandim Kolonel Inf. Tri Aji Sartono, saat gelar Konferensi Pers di Posko Induk transisi penganan bencana alam sulbar
.
MAMUJU – Mbs77Sulbar.Com – Dandim 1418 Mamuju berikan penjelasan terkait bantuan sembako yang diberikan oleh BNPB Pusat kepada masyarakat yang terdampak Bencana alam di Sulawesi barat (Sulbar)
sebelumnya saya sampaikan bahwa Kodim sudah melakasnakan kegiatan terkait penangan bencana ini, mulai evakuasi penyaluran logistik pengurusan pengungsi dan sebagainya, dan rekan Pers sudah tau juga itu kita telah hadir di semua lini termasuk Babinsa itu sudah bergerak dimana mana dalam rangka untuk membantu masyarakat minimal bisa meringankan beban dari masyarakat.” Jelas Dandim saat gelar Konferensi Pers di Posko Induk transisi penganan bencana alam sulbar Selasa, 17/02/2021
Lebih lanjut Dandim bahwa Dana bantuan bagi penyintas gempa di Kabupaten Mamuju yang awalnya akan dialokasikan sebesar Rp 10 ribu per jiwa, menjadi polemik. Pasalnya, masyarakat justru menerima bantuan dalam bentuk sembako. Hal ini memicu jadi perbincangan di media sosial.
Penerima bantuan mempertanyakan alasan dana Rp 10 ribu per jiwa itu tiba-tiba diubah dalam bentuk paket sembako. Sehingga Kodim 1418/Mamuju sebagai pihak penyalur lantas menjadi bulan-bulanan sorotan.
Menanggapi polemik tersebut, Dandim 1418/Mamuju, Kolonel Inf. Tri Aji Sartono, menjelaskan, dana bantuan penyintas gempa sebelumnya memang diwacanakan sebesar Rp 10 ribu per jiwa, selama tujuh hari. Namun setelah dana itu cair, data jumlah warga terdampak gempa di Mamuju berubah dan melonjak signifikan.
Satu minggu setelah gempa, Kepala BNPB, Doni Monardo memerintahkan Kodim agar membagikan sumbangan dana buat pengungsi sebanyak Rp 10 per orang, selama tujuh hari.”
“Dananya dari BNPB. Saya laporkan waktu itu data pengungsi 57.134 orang. Dengan indeks Rp 70 ribu, karena tujuh hari, maka dikirmlah Rp 4 miliar ke rekening Kodim,” Tutur Tri Aji Sartono .
Setelah dana BNPB itu masuk ke rekening Kodim Mamuju, Tri Aji Sartono kemudian melakukan pendataan ulang terhadap pengungsi, dengan melibatkan lurah dan kepala desa.
Ternyata cukup selisih jauh angka pengungsi di lima kecamatan mengalami peningkatan hingga mencapai total 97 ribu jiwa.” Jelasnya.
Pihak Kodim pun melaporkan peningkatan jumlah pengungsi itu kepada BNPB. Merespon kondisi tersebut, Tri Aji melanjutkan, BNPB memerintahkan agar berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami bersurat ke BPKP provinsi soal penggunaan dana tersebut. Setelah ditelaah, ditemukan kesimpulan bahwa dana siap pakai (DSP) dari BNPB tidak diperkenankan untuk diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat,” terang Dandim.
Atas dasar tersebut, pihaknya mengambil kebijakan, bantuan yang diserahkan kepada masyarakat harus dalam bentuk sembako.
Sembako yang dibagi itu terdiri dari beras 2 kg, minyak goreng, gula pasir, teh celup dan abon. Jumlah akumulasi harga dari lima item tersebut yakni Rp 70 ribu. Kita belinya di Makassar karena waktu itu barangnya tidak ada di sini (Mamuju). Karena volume harinya sudah ditetapkan tujuh hari, maka harga sembakonya harus Rp 70 ribu,” Kata Tri Aji.
Dandim pun berkoordinasi kepada lurah dan kepala desa untuk membagikan sembako tersebut secara merata kepada seluruh masyarakat terdampak bencana. Selain itu, realisasi program sejak perencanaan, pembelanjaan barang hingga distribusi, mendapat pendampingan dari BPKP.
Ada 3 orang BPKP provinsi yang melekat di kami. Ternyata BNPB juga sudah berkonsultasi ke BPKP pusat, dan sekadar diketahui, dana siap pakai dari BNPB sebesar Rp 4 miliar tersebut dialokasikan untuk masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju dan Kalukku . ” Tutup Dandim . 77
Editor : Iman 77
