oleh

Tokoh Pemuda Bersama Warga, Laporkan Kades Bela Tapalang Ke Kejari Mamuju

-Daerah, Hukum, Mamuju-421 views

Tokoh Pemuda Bersama Warga

.

MAMUJU – Mbs77Sulbar.Com – Beberapa Tokoh masyarakat Desa bela, kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju, yang terdiri dari Tokoh adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda membicarakan terkait pengelolaan Anggaran dan Desa yang diduga kuat bahwa tidak adanya keterbukaan pemerintah dalam hal kepala desa untuk kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan setiap tahunnya .

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Tokoh Pemuda desa Bela Jufri bersama rekannya di hadapan wartawan pada Selasa,23/11/2021 .

Atas adanya indikasi tersebut Pemuda desa bela bersatu  malayangkan Laporan kepihak Kejari Mamuju terkait adanya temuan fakta dan informasi kondisi yang ada dilapangan, seperti Kepala desa diduga tidak memiliki RPJMDes sehingga tidak ada rujukan dalam penyusunan program setiap tahun, sehingga program dianggap bukan usulan dari masyarkat, tetap lebih cenderung ditentukan sendiri oleh kepala desa

Adapun aduan Warga dan pemuda desa Bela yakni , “BPD atau Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa Bela Periode Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 terbukti dari adanya informasi bahwa Kepala Desa tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya berupa RAB pekerjaan kepada Anggota BPD tertentu yang berusaha menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan Keterangan Anggota BPD yang bersangkutan

“Kepala Desa Bela, dalam penunjukan dan membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 dalam pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri terkait. Mengingat warga desa menilai bahwa person Tim TPK yang dibentuk sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dimaksud. Hal ini terbukti Anggota TPK yang ditunjuk tidak di dipublikasikan sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui dirinya masuk sebagai Tim pengelola Kegiatan (TPK),

“Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya. Nyatanya dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada setiap Paket Pekerjaan Pembangunan di Desa Bela selama Periode Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, dilapangan dilakukan dan dilaksanakan oleh Person Kepala Desa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi,

“Bendahara desa yang diangkat oleh Kepala Desa Bela Tidak difungsikan sebagaimana tugas dan fungsinya Terbukti adanya salah satu perspon yang di SK kan Desa pada saat menerima intensif yang melakukan pembayaran istri kepala desa sendiri

“Masih terdapat proyek yang belum selesai hingga tahun 2019, 2020 (proyek desa mangkrak) atas alasan bahwa dananya telah habis digunakan diantaranya,

“Terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan kayu 2 Unit Dengan Besaran Anggaran Masing-masing Rp. 100.000.000, dari Anggaran Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan atau realisasinya, sangat tidak sesuai fisik yang dikerjakan terbukti dari analisa dan melihat secara nyata dilapangan di duga anggaran yang di gunkan hanya berkisar masing-masing Rp. 30.000.000, dari 2 Unit tersebut dan sisanya tidak diketahui alasannya sudah habis digunkan, dan diduga melakukan penggelembungan dana pada 2 Unit jembatan tersebut.

“Pengadaan Rumah Layak Huni 18 Unit dengan Ukuran 5×6 Desa di Desa Bela Tahun 2019 dinilai mangkrak dan tidak Selesai sesuai gambar di RAB, Terbukti ada Beberapa Rumah Warga Yang Belum Selesai dengan Alasan Dana Sudah habis,

“Paket Pekerjaan PAUD dengan Anggaran Rp. 50.000.000, di Dusun Salukero sumber dana dari Dana Desa (DD), yang telah dikerjakan Dinilai terdapat kekurangan berdasarkan fisik yang sudah dikerjakanterbukti Seng yang digunakan 50 Lbr, balok dan Papan masing-masing 1 kubik, pasir 4 kubik dan batu gunung 2 kubik dan semen yang diperkirakan anggaran bersih yang digunakan hanya Rp. 15.000.000, singga dinilai adanya penyalagunaan anggaran.

“Paket Percetakan Lahan Pertanian seluas 15 H yang terdapat di Dusun Bela, Salukero dan Sandauhai dengan Anggaran Rp. 337.500.000, di nilai tadak selesai Terbukti dilapangan hanya ada beberapa orang tertentu yang garapkan itupun sebagain dari mereka bukan pembukaan lahan baru melainkan Optimalisasi. Selain itu dari beberapa orang yang tersebut yang digarapkan lahnnya salah satunya adalah Lahan Kepala Desa Sendiri sehingga masyarakat menilai adanya sistem monopoli dan memanfaatkan keuntungan sendiri

“Pembangunan Jamban Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang Bersumber dari Dana Desa (DD): di keluhkan sebagian masyarakat disebabkan bahan yang di berikan tidak sesua anggaran yang ada sehingga masyarakat melakukan swadaya dengan alasan dana sudah habis.

“Paket Percetakan Lahan Pertanian seluas 5 H dengan hitungan jam kerja 680 jam yang terdapat di Dusun Panappo dengan Anggaran Rp. 450.500.000: di nilai tadak selesai Terbukti dilapangan alat yang kerja tidak samapi 60 hari kerja sementara maksimal alat kerja dalam per hari hanya mampu 8 jam, dari 8 jam jika di kalikan 60 hari maka analisa sederhana hanya memakan jam kerja sekitar 480 jam dan berdasarkan keterangan masyarakat dilapangan sangat jauh dari perkiraan kerja tersebut sehingga dinilai adanya manipulasi waktu kerja, dan sebagian lahan yang dikerjakan berada di wilayah pemerintahan Desa lain (Kopeang).Dan berdasarkan pengakuan Operator Alat berat tersebut hanya 150jam berkerja.

“Dana Yang dianggarkan untuk PKK mulai dari Tahun 20182020 tidak nampak kegiatan yang dilakukan terbukti dilapangan tidak satupun ada kegiatan PKK yang terlihat sementara anggaran untuk itu setiap tahun di anggarkan.

“Pembangunan Kantor Desa Dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 150.000.000, di nilai tidak relevan antara penggunaan Dana dengan bangunan yang ada di lapangan sebab material yang digunakan seperti Batu Pondasi dinilai Seadanya terlihat dilapangan Hanya sepotong yang terlihat pondasinya dan Biaya Pengangkutan kayu hanya dikenakan Rp. 200.000: per kubik sehingga dicurigai adanya penyalagunaan anggaran.

“Kantor yang ada tidak dimanfaatkan terlihat Kepala Desa dan Aparat desa tidak Pernah berkantor sehingga masyarakat mempertanyakan anggaran Biaya Operasianal kantor yang dinilai Hanya  Menghabiskan anggaran dikarenakan tidak Adanya Aparat Desa yan berfungsi malaksankan Tugasnnya sehingga dinilai Fiktif dalam pengadaan anggaran tersebut.

“Dalam hal inn Kepala DesaBela tidak terbuka tentang informasi kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan. Hal ini terbukti bahwa di Desa Bela tidak terpampang papan informasi tentang APBDes, Tidak adanya penetapan APBDes sebagaimana ditentukan dalam aturannya, dan penyampain laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, sehingga warga desa minim sekali informasi tentang hal tersebut,

“Pemerintah Desa Bela telah memekarkan satu Dusun yang tidak sesuai prosedur pemekaran dusun, alasannya adalah tidak adanya wilayah, tidak adanya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pemekaran, sebelumnya tidak pernah dilakukan musyawarah. Selain tidak sesuai dengan prosedural masyarakat juga menganggap telah terjadi pemborosan anggaran.

“Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bela tidak melalui prosedur sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Dasa. Dan Tidak adanya Panitia Palaksana Pemilihan BPD yang di bentuk atau di SK kan Pemarintah Desa sebagai dasar untuk malaksanakan pemilihan BPD di Desa Bela, sehingga Pemilihan pengisian keterwakilan perumpuan BPD tidak dilaksanakan.

“Dana penaganan Covid untuk 2021 kurang lebih Rp. 80.000.000 sampai saat ini masih di pertanyakan terbukti dilapangan hanya posko yang di bangun dengan perkiraan anggaran Rp. 5.000.000, sehingga dinilai anggaran tersebut tidak tau dikemanakan

“Pengadaan Baju Dinas Aparat Desa dan BPD tahun Anggaran 2018 tidak diselesaikan pembayarannya, dan dananya tidak diketahui penggunaanya.

“Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuaraikan diatas hanya bagian garis besarnya saja, kami tentunya meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PDTT),. Satgas Dana Desa, Pimpinan Komusi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombusmen RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Barat, Kepala Kejaksaan Negen Mamuju, Kepala Kepoli sian Daerah Sulawesi Barat, Kepala Polsi Resor Mamuyu,  Kepala Inspektorak mamuju, Bupati Mamuju, , agar memeriksa Pengelolaan Keuangan Desa Bela Tahun Anggaran 2018-2021 guna melakukan langkah hukum dan atau penindakan.”Pinta Jufri

Rusman.s, salah satu pemuda desa bela, Meminta kepada Penegak Hukum dalam hal ini Kejari Mamuju untuk segerah menindak lanjuti kasus yang telah kami masukkan agar semakin tidak menjadi jadi dan parah,” Ucapnya.  (77)

Editor : Iman 77

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *