oleh

Terkait ASN Yang Terkena Sanksi Oleh KASN, Ini Penjelasan Kepala BKD Pasangkayu..!!!

Kantor BKD Pasangkayu 

.

PASANGKAYU – Mbs77Sulbar.Com – Terkait adanya sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diberikan ASN yang levelnya Eselon II, Kepala Badan Kepegegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar),Kasmuddin, membenarkan hal tersebut

Namun surat rekomendasi dan sanksi dari KASN tersebut ada pada Bupati, karena memang ditujukan kepada Bupati, bukan ke BKD,”Jelas Kasmuddin saat ditemui wartawan, Jumat (19/11/2021)

Lebih lanjut ia katakan, bahwa sepengetahuannya, ASN yang bersangkautan dikenakan sanksi oleh KASN yang sifatnya sedang, artinya sanksi tersebut dikenakan selama dua tahun. Selama itu yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat atau mendapatkan jabatan.

“Makanya yang bersangkuta tidak bisa ikut job fit baru-baru ini, sehingga tidak bisa ikut lelang jabatan,” kata Kasmuddin.

Dijelaskan pula oleh Kasmuddin, bahwa yang bersangkutan itu kena sanksi dari KASN ada pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada kemarin. Bawaslu yang melaporkan berdasarkan bukti-bukti maka keluarlah sanski dari KASN yang selanjutnya direkomendasikan kepada Bupati Pasangkayu.

Karena keterbatasan kewenangan sebab rekomendasi tersebut ditujukan pada Bupati Pasangkayu, Kasmuddin yang baru saja dilantik sebagai Kepala Bappeda dan Litbang Pasangkayu, tidak menjelaskan soal ASN yang tersanksi tersebut, kini menduduki jabatan kepala dinas dan belum dicopot dari jabatannnya .

Ditempat yang berbeda LIRA SULBAR melalui gubernurnya angkat bicara, bahwa jika ada teguran dari KASN apa lagi terkait sanksi maka yang brsangkutan harus di bina oleh pemerintah daerah dalam hal ini sekda karena dialah pembina ASN didaerah”

” Yah janganlah dilantik itu ASN yang sudah ditegur atau diberi sanksi kerana itukan sudah membuat kesan yang kurang baik, masa ASN yang sudah diberi sanksi masih menjabat kepala dinas, sementara yang lain masih ada yang bisa gantikan yang lebih layak.”Protes Ketua LIRA Sulbar .

“Apa lagi Dalam peraturan pemerintah (PP) sudah diatur mengenai sanksi hukuman bagi para PNS yang melanggar ketentuan di dalam PP. “Jelasnya .

Editor : Iman 77

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *