Foto : H. Suaib saat terima massa aksi di kantor bupati mamuju
Mamuju- Mbs77sulbar.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju H.Suaib, 
sangat menyayangkan keputusan sejumlah Perawat yang berstatus tenaga honorer daerah yang akhirnya mengancam untuk melakukan aksi mogok kerja setelah tuntutan yang mereka sampaikan tidak menemui kesepakatan Jelas sekda pada hari Kamis, 06 Desember 2018 .
Kita sangat sayangkan keputusan mereka karena kalau langsung ingin dipaksakan menyepakati semua tuntutan tentu tidak dapat kita lakukan karena itu masih membutuhkan kajian dan duduk bersama dengan instansi terkait, terang Suaib.
Sebelumnya para perawat Membawa sejumlah agenda tuntutan dengan melakukan aksi damai di kantor Bupati Mamuju, usai melakukan orasi di depan 
kantor Bupati, 25 orang perwakilan Massa dari sejumlah Puskesmas diterima oleh sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju H.Suaib didampingi asisten tiga Tonga, Kepala Dinas Kesehatan Drg.Firmon serta Sekretaris BKDD Ridho ahmadi dan Kepala Bidang Komunukasi dan Informasi Publik Andi Rasmuddin, di ruang rapat Pimpinan.
Dalam pertemuan yang dilakukan dengan membuka ruang diskusi tersebut, sejumlah perawat menyampaikan aspirasinya,
diantaranya Muh.Sukri yang mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengangkat tenaga kontrak meski telah ada moratorium, selanjutnya perawat yang mengaku dari puskesmas tampa padang ini menegaskan keinginan agar pemerintah daerah memberlakukan Upah Minimum Pekerja (UMR) bagi tenaga perawat.
Kalau soal Moratorium penerimaan tenaga kontrak hari ini kita bisa pastikan tidak akan ada lagi penerimaan tenaga honorer di tahun 2019, ” Tegas Suaib.
Sedangkan untuk Menjawab soal kenaikan upah sesuai dengan standar UMR mantan Kadis PU ini mengatakan hal tersebut tidak dapat langsung di sepakati karena berkaitan dengan kemampuan anggaran, kita tentu sangat ingin melakukan apa yang menjadi harapan mereka namun tentu harus difikirkan pula kemampuan kita untuk melakukan itu,
ia jelaskan APBD Mamuju yang hanya berkisar 1,1 triliun telah dialokasi kesejumlah sektor pembangunan diantaranya alokasi Dana Desa dialokasikan 10 persen dari total anggaran, sektor pendidikan 20 persen, infrastruktur 25 persen dan membenahi sektor kesehatan dialokasikan dana 10 persen,
sehingga yang terjadi hanya sekitar 35 persen dari total APBD yang dapat di alokasi untuk kebutuhan lain termasuk upah para tenaga kontrak daerah di semua instrument, baik kesehatan tenaga guru maupun tenaga teknis lainnya,
ini tentu tidak akan cukup, olehnya kita berharap semua dapat bersabar apalagi pemerintah tengah mempersiapkan desain baru lewat PP 49 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),
jadi kita berharap ini akan menjadi kesempatan bagi tenaga kontrak untuk mendapat status yang lebih baik, dan para tenaga kontrak silahkan mendaftar diri kalau sudah diberlakuakan,
karena gaji PPPK ini tentu akan lebih baik dan sama dengan pegawai negeri yang membedakan hanya tunjangan pensiunnya, “Terang Suaib . **
Editor : Iman 77
