oleh

Rahim Anggota DPRD Sulbar Menilai Tata Kelola Pemerintah Tidak Berjalan Dengan Baik

-Daerah, Mamuju, Sosial-1.048 views

Foto : Anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai Nasdem Abdul Rahim

 

 

Advedtorial

MAMUJU – Mbs77sulbar. Com

Anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai Nasdem Abdul Rahim menilai, selama ini tata kelolah pemerintah tidak benar-benar berjalan dengan baik. Ia jelaskan usai sidang paripurna terkait LKPJ Gubernur sulbar 2018 . Pada hari senin 13 Mei 2019 .Lanjut Rahim, ” Ali Baal Masdar – Hj Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) genap dua tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat namun Banyak pihak menilai dua tahun kepemimpinan ABM-Enny belum menunjukkan capaian yang positif, utamanya dalam akselerasi pembangunan sebagaimana harapan rakyat, sehingga menuai komentar dari sejumlah kalangan.Tak terkecuali dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat

“Tata kelolah pemerintahan ini penting. Harus benar-benar dirancan dengan baik, tentu saja penempatan pejabat itu harus berdasarkan kompetensi dan intergritas. Tentu yang memiliki kadar pemahaman terhadap tupoksi pada OPD, “Ucap Rahim .

Menurutnya, Hal tersebut harus menjadi perhatian utama Ali Baal, sebab kata dia, ketidak profesionalan pejabat akan berdampak langsung terhadap capaian-capaian pemerintah.

“Saya kira ini menjadi salah satu tantangan terbesar, memastikan kapasitas setip birokrasi yang ada,” Terangnya.

Alumni IAIN Ujung Pandang itu mengungkapkan, dua tahun terakhir ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan, belum terlalu fleksibel dalam menentukan titik strategis dalam mengomandoi pemerintahan.

“Entah karena budaya kerja yang sepertinya saya melihat ada semangat yang makin hari makin surut. Dan ini juga menjadi tugas utama Sekda Provinsi yang masih tergolong baru untuk memberikan perhatian khusus untuk itu,”kata dia.

Kata dia, harus ada evaluasi secara terus menerus. Yang lebih penting lagi, lanjutnya, komunikasi dan koordinasi antara Gubernur dan Wakilnya menjadi hal yang sangat penting dalam menata pemerintahan.

“Kita harus akui, kurang lebih dua tahun ini bahwa ada pasang surut komunikasi yang kurang harmonis diantara keduanya, dan itu berefek secara psikologis terhadap mindset aparatur yang ada,”ungkapnya.

Rahim berharap, dengan rokomendasi yang dikeluarkan DPRD di dua tahun kepemimpinan ABM-Enny bena-benar dijalankan secara konsekuen dan konsisten, agar lubang-lubang kebobrokan yang bisa ditutupi satu per satu.

“Tentu ada sisa waktu satu tahun lebih, maksimal dua tahun untuk memperbaiki ini. Karena tentu tahun berikutnya sudah tahun politik,”tuturnya.

“Ke depan penempatan pejabat tidak boleh lagi didasarkan pada dekat dan tidak dekat, tapi harus parameternya jelas. Harus terukur, punya dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan visi pemerintahan, bukan loyalotas pada orang per orang, tapi loyal terhadap tugas sebagai abdi negara, sehingga analisis jabatan perlu lebih dipertajam jangan hanya jadi proses seremonial yang akhirnya masuk dalam ruang kompromi, siapa yang dekat dan tidak dekat,” Ujar Rahim.

Editor : Iman 77

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *