oleh

Massa Aksi Tuding ada Dugaan Kriminalisasi Terhadap Kasus Hutan Lindung Desa Tadui, BPKP Bungkam Soal Hasil Audit 2,8 M

-Daerah, Hukum, Mamuju-660 views

Gambar

MAMUJU – Mbs77Sulbar.Com – Buntut penahanan terduga tersangka kasus alih fungsi lahan hutan lindung  desa tadui, Ratusan Massa aksi dari Aliansi Masyarakat Adat kembali Geruduk kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi barat (Sulbar) Jumat,29/7/2022 .

Massa aksi menuntut dasar hasil audit BPKP yang jumlahnya sangat pantastis 2,8 Milyar Rupiah yang merugikan keuangan Negara yang diduga sangat tidak rasional yang telah dikeluarkan oleh BPKP

Korlap massa aksi Sopliadi. Cs menganggap bahwa ada kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat  pihak penegak Hukum terhadap keluarga mereka  HD (H.Andi Dodi) Hal itu disampaikan dihadapan puluhan awak Media. Jumat, 29 Juli 2022 .

“Terbukti bahwa kasus areal kawasan hutan lindung tentunya pihak Kejati (Kejaksaan tinggi) melihat kondisi karena setelah kami kroscek di lapangan kami pihak keluarga dari teman teman Aliansi Masyarkat Adat Mamuju melihat bahwa hasil dari penetapan tersangaka adalah kekeliruan dari dua institusi Lembaga Negara yaitu Pertanahan memberikan Legal  terhadap HD dan kemudian disisi lain pihak Kehutanan menggugat dan ini menjadi sebuah persoalan

“Sehingga kami menganggap kalau kami dikriminalisasi,” Ujarnya .

Lebih lanjut Sopliadi, kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa atas kerugian Negara yang telah di audit oleh BPKP mencapai 2,8 M itu kami menganggap tidak punya dasar dan bukti jelas, terbukti saat kami mengklarifikasi, dan kami tidak ada niat mengintervensi BPKP dalam proses pemeriksaan tapi yang kami tuntut adalah dimana kewenangan kalian untuk melakukan proses kajian sehingga dapat menemukan kerugian 2,8 M, karena di dusun lalawang desa tadui itu yang masuk di areal kawasan tidak sampai setengah hektar dan disitu hanya ada 4 pohon mangrove yang ada

“Lalu kemudian yang kami pertanyakan adalah atas dasar 2,8 M itu dari mana, jangan sampai mereka menghitung ini sampai dengan pembangunan,”Ucapnya .

“Ingat proses pembangunan itu tidak didapatkan dari keuangan APBN maupun APBD itu didapatkan dari uang pribadi H. Andi Dodi,” Ungkapnya .

Sopliadi juga tegaskan bahwa hutan mangrove  yang saat itu ditebang, itu bukan program dari APBN atau APBD, Itu adalah tanaman yang ditanam oleh masyarakat sebagai pemilik lahan karena persoalan abrasi, itu bukan bersumber dari keuangan Negara

“Setelah kami kroscek di BPKP sama sekali pihak BPKP tidak bisa menjawab, sehingga sikologi teman teman Aliansi dalam menyampaikan aspirasi itu ada yang tersulut emosi karena pihak BPKP tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan kami terkait kerugian 2,8 M tersebut mereka tak mampu jawab asalnya dari mana.” Terangnya pada Media

“Adapun dua  point tuntutan kami yang pertama, kami menganggap bahwa kami di Kriminalisasi karena kasus areal hutan lindung itu tidak hanya satu,  Bahkan ada beberapa pemukiman di Provinsi Sulawesi barat ini, baik di Mamuju maupun Mateng  ada beberapa Desa masuk dalam kawasan HL sementara tanah tersebut bersertifikat,”Singgung Sopliadi

Komitmen kami kalau Kejati mau, karena kami tidak mau dirugikan hanya sepihak, kami mau proses hukum semua tanah yang didiami masyarkat, tapi dia masuk dalam areal kawasan,” Tegasnya . (77)

Editor : Iman 77

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *