oleh

Legal Officer PT. Ainang Salsaliba, Duga Kasus SPBU By Design dan Konspirasi Politik

-Daerah, Hukum, Mamuju-590 views

Aldin .MN , Legal Officer PT. Ainang Salsaliba 

.

MAMUJU – Mbs77Sulbar.Com – Terkait atas Lidik yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejati Sulbar guna untuk menemukan yang dapat dijadikan bukti permulaan atas dugaan Korupsi pada pembangunan SPBU di Desa Tadui, oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi barat

Menanggapi hal tersebut Aldin. MN selaku Legal Officer dari PT. Ainang Salsabila mengatakan bahwa dugaan pelapor kasus ini menggunakan oknum seorang ASN pemkab Mamuju Eselon IV, di sala satu Instansi, saya merasakan ada orang yang di belakang pelapor yang membuat Konspirasi Politik dan diduga keras, ini kasus by desaign Politik, konspirasi Politik yang kecil kecilan karena menggunakan seorang oknum ASN tersebut .

“Dan saya setuju sekali bahwa ini by desaign konspirasi politik kecil kecilan, karena dia menggunakan pelakunya ASN, yang tidak punya kompetensi untuk melakukan pelaporan seperti itu, dengan berbicara di media sangat bombastis diberbagai Media di Jakarta . “Tegas Aldin di salah satu warkop Mamuju. Senin, 12/04/2021

“Jadi perlu saya jelaskan kepada teman Media, bahwa saya Aldin  karyawan pak H.Andi Dodi dibidang Legal Officer didalam tugas saya itu memang memberikan kuasa terhadap saya untuk mengurusi mencari dokumen dokumen legal aspek dokumen itu dan melakukan upaya hukum untuk melindungi perusahaan dari gangguan dokumen ilegal dan semacamnya . ” Ucapnya .

Aldinpun mengaku telah bertemu dengan Pak Amiruddin sebagai Kapenkum Kejati untuk Memberi informasi dan memberikan seluruh data terkait SPBU tersebut, jadi intinya perijinan lengkap baik SPBU maupun Indomaret sesuai prosedur dan tidak ada aturan yang melanggar, sebaimana surat rekomendasi Bupati Mamuju yang menyatakan sertifikat H. Imelda SE yang digunakan sebagai SPBU Adalah diluar garis Hutan lindung,

“atau tidak termasuk sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan rekomendasi gubernur Sulbar No 602.01/5592/Tanggal 28 Desember 2018 Perihal penyelasian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kabupaten Mamuju Provinsi sulbar, berdasarkan Peta penataan batas devenitif sebagian wilayah hutan lindung sesuai dengan hasil peninjauan lapangan dan rapat pembahasan hasil pengukuran serta pemasangan tanda pilar batas luar devenitif kawasan hutan untuk penyelesaian Tora kabupaten mamuju .”Katanya .

Aldin juga mengaku kalau Kasus SPBU ini sudah di SP3 kan oleh pihak Polda pada tahun 2019, dan telah dilakukan gelar perkara di Polda tidak ditemukan bukti bukti oleh yang diperiksa sehingga dikeluarkan SP3, dan setau saya apabila suatu perkara ditangani oleh suatu Instansi penegak hukum maka dua Instansi hukum lainnya tidak boleh lagi menanganinya.” Kuncinya . (77)

Editor : Iman 77

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *