Ini Penjelasan Junda Maulana, Saat Hadiri IDI

.

.

Mamuju-Mbs77sulbar.com– Kepala Bappeda Provinsi Sulbar “Junda Maulana, Salah satu Narasumber di Acara Sosialisasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, yang Dilaksanakan Oleh Kesbangpol Provinsi sulawesi barat berlangsung di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Senin 17 Desember 2018.

.

“Dalam kesempatan itu ia menjelaskan bahwa, berkaitan dengan pendidikan ada Perda Inesiatif dari DPRD, itu mungkin ada penguatan utamanya pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas untuk Guru-Guru kita yang ada di pedalaman dan  juga dibidang kesehatan dan sebagainya

.

Kemudian menyangkut masalah APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) memang tidak ada kewajiban Uji Publik tapi ada Konsultasi publik,

.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebelum disahkan itu ada Komisi satu, Dan tahun lalu kita mengundang beberapa stake Holder untuk menyampaikan Konsultasi publik, “Terang Junda .

.

Lanjut ia katakan bahwa kedepan kami berencana proses perencanaannya ini mungkin kita tidak terlalu fakum kepada suatu hal yang Normatif, Misalnya musrembang,

.

dan saya berencana kedepan, Pra Musrembangnya ini kita lakukan Performatif, Misalnya kita mau dialog tentang Tema kemiskinan Nanti kita undang beberapa Stake Holder terkait, baik dari LSM, Mahasiswa dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya,

.

kita duduk gak perlu Formal kita duduk santai berdiskusi menyumbangkan fikiran itulah yang menjadi nanti rumusan kita untuk bawa di Forum yang resmi baik Forum SKPD maupun Forum musrembang.” Ucapnya.

.

Artinya kita mau krang-Krang Aspirasi bisa berjalan sebagaimana mestinya ada ruang kita buka dan kita mengharapkan ada sumbangan-sumbangan pemikiran, jadi gak perlu ada perdebatan, yang ada dalam saat itu adalah penyampaian Ide dan Gagasan itulah yang kita akomodir,

.

dan nanti kita akan mengundang dari DPRD untuk hadir sehingga apa yang kita bahas tersebut bisa kita kawal  teman-teman di DPRD saat pembahasan di DPRD

.

Masih Junda “Sebenarnya masyarakat sumber Aspirasinya itu bisa melalui suatu Forum yang resmi bisa juga melalui DPRD yang nota benenya Orang-Orang yang mewakili para masyarakat itulah kita sampaikan dan yang kita kenal sebagai Pokok-Pokok Pikiran

.

Pokok-pokok pikiran itu Sah dalam Peraturan perundang-Undangan, dan itu sebelum masuknya pada saat sebelum penyususnan rencana kerja pemerintah Daerah, lalu mekanisme saluran Politik saluran Aspirasi dibuka seluas-luasnya, saya rasa ini akan menjadi peluang besar bagaimana mendongkrak terhadap Elemen Indeks Demokrasi tersebut .

.

Lanjut ia menyampaiakan bahwa masih ada Ego sektoral dari pada OPD kita tidak bisa “Nafikan itu, kenapa karena memang aturan dalam proses perencanaan dan penggaran ini memang kita baru, baru mulai dengan pendekatan yang Holistik,Tematik dan Integratif yang pendekatannya manipol program prioritas

.

baru dua tahun memang, sebelumnya pendekatannya tugas pokok dan fungsi jadi anggaran diberikan kepada OPD itu memang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya

.

Jadi kecenderungan Ego Sektoral itu muncul karena setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Anggaran, Menyusun Program kegiatannya, berdasarkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, “Jelas Junda . (77)

.