DPRD Sulbar Gelar Rapat Sidang Paripurna Tetkait LKPJ Gubernur Sulbar Tahun 2018 .

.

.

.

.

.

.

DPRD (Dewan Perwakikan Rakyat Daerah) Provinsi Sulawesi barat kembali menggelar Sidang paripurna tentang laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ di ruang rapat lantai tiga Gedung DPRD sulbar Senin, 13 Mei 2019.Rapat Paripurna yang di gelar dihadiri dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD sulbar HJ. Amalia Fitri  dan didampingi wakil ketua DPRD, Gubernur sulbar para anggota DPRD sulbar dan para kepala OPD lingkup pemprov sulbar

.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Gubernur Merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana telah ditetapkan undang-Undang No. 23 Tahun 2014,Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan secara tegas bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.  

Dalam tata Pemerintahan DPRD Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan proses pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi sulawesi barat Tahun 2018 sebagai perwujudan dan Implementasi dari Fungsi Pengawasan, sebagamana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

.

Ajbar Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan keuangan DPRD Sulbar saat membacakan  Rekomondasi dan catatan penting terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur sulbar tahun 2018. Tentang pendapatan daerah bahwa pertumbuhan Ekonomi Provinsi sulawesi barat Tahun 2018 sebesar 6,25 Persen, 

Mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 6,67 Persen.Walaupun  pertumbuhan ekonomi sulawesi barat masih diatas rata-rata Nasional sebesar 5,17 Persen, Namun laporan pertumbuhan ekonomi sulawesi barat yang ternyata membandingkan pertumbuhan ekonomi  Nasional sangat tidak Relevan

.

Indikator pertumbuhan ekonomi mestinya menampilkan perkembangan sektor Riil,  Fiskal dan Perbankan yang Notabene sebagai Indikator yang mempengaruhi langsung terhadap pertumbuhan Ekonomi Masyarakat sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional mempengaruhi perkembangan kebijakan ekonomi Makro pemerintah yang mendorong pendapatan Nasional khususnya peningkatan Devisa dan peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Dan Non pajak . ( 77 )

.