Gambar
POLMAN – Mbs77Sulbar.Com – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi sulawesi barat (sulbar) menemukan adanya berbagai masalah pada beberapa sekolah menengah tingkat SLTA dan sekolah luar biasa (SLB) di kabupaten polewali mandar.
Hal ini terkuat, saat komisi IV DPRD sulbar berkesempatan mengunjugi beberapa sekolah di polman, yakni SMKN 1 campalagian dan SLB mapilli. Sabtu, 21/5/2022.
Kunjungan tersebut dipimpin lansung oleh ketua komisi IV, Marigun Rasyid dan wakil ketua, Muhammad Hatta Kainang.
Kunjungan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses realisasi anggaran tahun 2022 dan mengetahui problem mendasar di sekolah”tutur Hatta Kainang.
Pihaknya menemukan sejumlah masalah, diantaranya minimnya kompetensi guru, kesejahteraan pengawas sekolah, pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) yang menggunakan dua macam tipe, penyaluran dana BOS tidak lancar dan keluhan cabang dinas yang tidak tampak kinerjanya akibat keterbatasan anggaran.
Secara khusus, Hatta Kainang menganggap bahwa pengawas sekolah merupakan garda terdepan dinas pendidikan.
Sayangnya, jumlah pengawas sekolah di sulbar hanya sekira 35 orang dan tidak ditunjang dengan sarana memadai.
Sangat lucu mereka bekerja berdasarkan tugas dan fungsi dalam mengawasi sekolah, hanya dengan modal gaji semata, tidak ada fasilitas kendaraan, perjalanan dinas taupun program rutin”ungkapnya.
Terkait mekanisme pengelolaan DAK Hatta Kainang akan mengkonfirmasi lansung ke dinas pendidikan dan kebudayaan sulbar.
Pelaksanaan DAK 2022 menggunakan model swakelola 2 tipe, yang kami akan konfirmsi ke kadis pendidikan kenapa ada 2 tipe”jelasnya
Padahal, menurut Hatta, berdasarkan perpres pengadaan barang dan jasa model swakelola terdiri dari 4 tipe. Namun temuan di lapangan, tipe 1 digunakan mengelola proyek di sekolah negeri, sementara tipe 4 untuk sekolah swasta.
Dirinya menegaskan bakal mengatensi sejumlah permasalahan pendidikan tersebut.(*) Adv
